STOP Korupsi Dana Desa Melanggar Pasal 55 ayat 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP

by -246 Views

NIAS BARAT, HALORAKYAT.com – Penyalahgunaan Dana Desa yang marak terjadi di Indonesia tak hanya merugikan Negara, tapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Hal ini dipertegas dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pelaku turut serta dalam tindak pidana.

Pasal 55 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dipidana sebagai pelaku kejahatan. Dalam konteks korupsi dana desa, pasal ini dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam membantu atau mendukung aksi korupsi, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan korupsi itu sendiri.

Misalnya, bendahara desa yang membantu memalsukan dokumen pencairan dana desa, atau pihak swasta yang bekerja sama dengan kepala desa untuk melakukan markup harga proyek desa. Mereka semua dapat dipidana sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana korupsi.

Baca juga   Pemuda Aceh Nikahi Dokter Cantik di Masjidil Haram, Impian Romantis Terwujud di Tanah Suci

Pasal 64 ayat 1 KUHP selanjutnya mengatur tentang beratnya hukuman bagi pelaku turut serta. Dalam hal ini, hukuman bagi pelaku turut serta dapat diperberat sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

Penerapan pasal-pasal ini dalam kasus korupsi dana desa diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan.

Berikut beberapa poin penting terkait penerapan pasal 55 ayat 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam kasus korupsi dana desa:

  • Pasal ini dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam membantu atau mendukung aksi korupsi dana desa, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan korupsi itu sendiri.
  • Hukuman bagi pelaku turut serta dapat diperberat sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.
  • Penerapan pasal-pasal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa depan.
Baca juga   Polres Simeulue Amankan Kota Sinabang dari Balap Liar

Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dana desa harus dilakukan secara tegas dan adil. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dana desa.

Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam melaporkan dan mengawasi penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing. Dengan upaya bersama, diharapkan korupsi dana desa dapat diberantas dan dana desa dapat digunakan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No More Posts Available.

No more pages to load.